GUGATAN PERDATA

Judul Gugatan Perdata
Praktik peradilan perkara perdata di Indonesia khsususnya dalam membuat suatu gugatan dibedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Praktik ini telah menimbulkan pro dan kontra karena secara normatif dan doktrin pembedaan itu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penafsiran dan penerapan dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

  1. Perbuatan melawan hukum (perdata) dan wanprestasi mempunyai persamaan dan hubungan yang erat yaitu perbuatan melawan hukum (perdata) dan wanprestasi keduanya merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas. Wanprestasi adalah bagian dari (spesies) dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genusnya.
  2. Wanprestasi adalah perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan yang telah dibuat para pihak yang tercantum dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat, sedangkan perbuatan melawan hukum (yang bukan wanprestasi) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan suatu pihak yang tidak didahului oleh suatu perjanjian tertulis, bahkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan korbannya bisa saja tidak saling kenal sebelumnya.
  3. Dalam perkara perdata selalu ada irisan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi maka praktik peradilan yang membedakan secara tajam antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi merupakan sauatu kekeliruan.
  4. Sekalipun para pihak telah menandatangi suatu perjanjian tertulis tidak tertutup kemungkinan pihak yang satu menggugat pihak yang lainnya atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi. Yurisprudensi di Indonesia mendukung dalil ini dengan menyatakan secara sscara tegas bahwa pemutusan perjanjian kerja sama tertulis secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum.
  5. Doktrin tentang perbedaan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada umumnya dan kaitannya dengan ganti rugi pada khususnya, antara lain:

a. Faizal Kurniawan mengutip M. Yahya Harahap dan Rosa Agustina menyatakan “Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa manakala suatu perkara tidak dapat diajukan atas dasar gugatan hubungan kontraktual dalam hal ini umumnya tuntutan yang terjadi wanprestasi, maka perkara tersebut akan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebagaimana di Indonesia yang mengartikan tanggung gugat pre-contractual ssbagai bagian dari ruang lingkup gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan karena tuntutan yang paling umum dilakukan dan dikenal di Indonesia gugatan atas dasar hubungan kontraktual dan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum” dan “Gugatan atas dasar hubungan kontraktual sendiri dapat berupa gugatan wanptestasi atau gugatan pembatalan”. Lalu menyimpulkan bahwa gugatan wanprestasi dilakukan apabila norma yang dilanggar adalah norma dalam kontrak yang telah disepakati secara adil. Adapun gugatan pembatalan dilakukan terhadap kontrak-kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Faizal Kurniawan, Doktrin Unjust Enrichment Karateristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi, Kencana Jakarta 2025, hal.73).

b. Djaja S. Meilala mengutip Mariam Darus Badrulzaman, Munir Fuady dan J. Satrio, menyatakan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata memuat ketentuan tentang kerugian karena wanprestasi. Maka ketentuan ganti rugi karena wanprestasi dapat diterapkan secara analogi untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum”. Ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum ada yang bersifat umum (Pasal 1243 jo Pasal 1246 KUHPerdata) dan ada yang bersifat khusus. Ganti rugi yang bersifat khusus seperti ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata) dan ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata). Disamping itu ada yang bersifat khusus tertentu yaitu ganti rugi yang bersifaf imaterial seperti dalam kasus pembunuhan (Pasal 1370), ganti rugi karena luka atau cacat (Pasal 1371) dan karena tindakan penghinaan (Pasal 1372). Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 – Pasal 1369 KUHPerdata bisa dilancarkan dengan mendasarkan tindakan melawan hukum pada umumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dengan tegas bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan. Pembenaran terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi” (Djaja S. Meliala, S.H., M.H., Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi, Nuansa Aulia September 2024, hal. 68).

c. Lucky Omega Hasan, menyimpulkan bahwa “perbuatan melawan hukum mempunyai relasi yang saling tertaut dengan konsep wanprestasi yakni dimana sisi kerugian, kehilangan hak, dan juga sifat melawan hukum merupakan ciri identik pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konsep hukum perdata di Indonesia” (Dr. Lucky Omega Hasan, S.H., M.H., Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil Dalam Kasus- Kasus Perdata, Jejak Pustaka Yogyakarta, Agustus 2024, hal. 42).

  1. Kesimpulan dalam gugatan perbuatan melwan hukum dan gugatan wanprestasi dapat saja berdiri sendiri atau sebaliknya dalam kasus tertentu dapat digabung dalam sauatu gugatan dengan syarat substansi gugatan membedakan secara jelas dan tegas perbuatan tergugat mana yang masuk dalam kategori pebuatan melawan hukum dan perbuatan tergugat mana yang masuk dalam kategori wanprestasi.

7.Atas dasar argumenatsi hukum tersebut di atas maka jika para pihak telah menandatangani suatu peejanjian kerja sama, namun salah satu pihak “sejak awal” tidak pernah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati maka judul gugatan yang tepat adalah “Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Rugi” dan petitum alternatif Primair memohon agar Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Subsider memohon agar Hakim menyatakan Para Tergugat wanpresrasi.

Setidaknya menurut pemahaman saya đź«°

Sebutkan lima hal yang menjadi keahlian Anda.

  1. Memahami secara baik teknis berperkara di Pengadilan Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara.
  2. Memahami secara baik materi hukum untuk membela kepentingan klien di Pengadilan dan di luar Pengadilan.
  3. Berbicara dan berdebat masalah hukum dengan baik.
  4. Memetahkan kasus secara baik dan terperinci agar mudah difahami.
  5. Membuat pendapat hukum yang mumpuni atau baik terhadap suatu persoalan hukum.

KASUS VINA CIREBON

Kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu terus ditelusuri dan dituntaskan agar tujuan penegakan hukum pidana utk menemukan kebenaran materil atau kebenaran sesunguhnya dapat tercapai. Kasus ini mungkin saja membenarkan apa yang pernah diutarakan oleh Prof Suteki bahwa “Penegakan hukum bisa dibilang suka-suka APH (Aparat Penegak Hukum). Polisi menangkap jika mau, membiarkan laporan jika mereka suka. Polisi juga menangguhkan jika mereka berkehendak, mengabaikan permohonan penangguhan jika mereka tak berkehendak. Tak ada ukuran objektif, polisi suka-suka memperlakukan tersangka bahkan baru sekedar terduga”. Kok bisa terjadi seperti ini ya? Bagaimana dg DPR yang membuat regulasi? Apa ada kesengajaan memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Polisi karena menyadari akan ada bargaining dlm praktek penegakan hukum? Entalah, mari kita tanya “hati nurani” masing-masing dan rumput yang bergoyang. Penegakan hukum pidana sungguh-sungguh sangat memuakkan di negeri ini, karena praktiknya telah menjauh dari marwah “kebenaran dan keadilan” itu sendiri.

POLITIK (KEKUASAAN) DAN HUKUM

Politik adalah cara yang legal dan ilegal untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan serta menjegal lawan politik. Hukum adalah perangkat aturan atau norma yang dibuat oleh politisi untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Dalam arti ideal politik adalah seni berkuasa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Maka Politik dan hukum ibarat dua mata sisi uang, keduanya tidak dapat dipisahkan. Eksistensi politik karena adanya hukum atau norma yang mendasarinya dan mengaturnya. Dengan demikian maka sampai dengan kiamat pun tidak akan ada politik dan hukum yang ideal.

Perbedaan cessie dan subrogasi:1. Cara terjadinya: a. Cessie disyaratkan adanya akta, subrograsi tdk terikat dg syarat tertentu kecuali hal yang ditentukan dalam pasal 1402 ayat 2 kuhperdata. b. Rechtstitel yang mendahului cessie bisa berbagai bentuk, sedangkan subrogasi selalu merupakan akibat daripada suatu pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur. c. Pada cessie selalu harus ada kerja sama dengan kreditur /cedent, sedang pada subrogasi bisa terjadi karena undang-undang.2. Akibat-akibatnya: a. Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan, sedangkan pada cessie peralihan hak cedent kepada cessionaris / kreditur baru, baru mengikat cessus / debitur kalau kepadanya sudah diberitahukan atau sebelumnya telah disetujui/diakui. b. Pada cessie kalau rechtstitelnya merupakan perjanjian jual beli maka cedent harus menanggung adanya tagihan tersebut walaupun boleh jadi pada saat jual beli diperjanjikan hal itu (pasal 1535 kuhperdata). Adapun pada subrogasi pihak ketiga hanya berhak menagih sebesar yang telah dibayarkan pada kreditur.

Tindak Pidana Penadahan1. Apakah seorang penadah dapat diproses hukum jika pelaku pencurian atau penggelapan barang / objek yg dicuri atau digelapkan belum diproses secara hukum ?2. UU tdk mengaturnya, maka penerapannya tergantung pd kasus kongkrit yg dihadapi.3. Jika pemilik barang / objek yang dicuri atau ditadah dapat membuktikan dasar kepemilikannya antara lain berupa asli BPKB kendaraan bermotor maka penadah dpt diproses sebagaimana mestinya, meskipun pencuri atau pelaku penggelapan belum diproses hukum atau ditangkap.4. Dalam hal tertentu penadah harus mendapat perlindungan hukum, misalnya penadah harus dpt membuktikan bahwa sebelumnya penadah tdk mengenal pencuri atau pelaku penggelapan, penadah membeli barang / objek kejahatan sesuai harga pasar, barang /objek kejahatan merupakan barang / objek yg tidak terdaftar di instansi pemerintah/ tdk ada bukti surat kepemilikannya.5. Penadah yg menerima objek berupa kendaraan bermotor tanpa dilengkapi asli surat kepemilikannya dianggap beritikad tdk baik atau dianggap bekerja sama dg pelaku pencurian atau pelaku penggelapan.6. Putusan MA No.79 K/Kr/1958 dan Putusan MA No.126 K/Kr/1969 yg menyatakan: Tidak ada peraturan yg mengharuskan utk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yg mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yg menadah. Pemeriksaan tdk pidana penadahan tdk perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yg bersangkutan.