Judul Gugatan Perdata
Praktik peradilan perkara perdata di Indonesia khsususnya dalam membuat suatu gugatan dibedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Praktik ini telah menimbulkan pro dan kontra karena secara normatif dan doktrin pembedaan itu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penafsiran dan penerapan dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:
- Perbuatan melawan hukum (perdata) dan wanprestasi mempunyai persamaan dan hubungan yang erat yaitu perbuatan melawan hukum (perdata) dan wanprestasi keduanya merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas. Wanprestasi adalah bagian dari (spesies) dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genusnya.
- Wanprestasi adalah perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan yang telah dibuat para pihak yang tercantum dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat, sedangkan perbuatan melawan hukum (yang bukan wanprestasi) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan suatu pihak yang tidak didahului oleh suatu perjanjian tertulis, bahkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan korbannya bisa saja tidak saling kenal sebelumnya.
- Dalam perkara perdata selalu ada irisan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi maka praktik peradilan yang membedakan secara tajam antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi merupakan sauatu kekeliruan.
- Sekalipun para pihak telah menandatangi suatu perjanjian tertulis tidak tertutup kemungkinan pihak yang satu menggugat pihak yang lainnya atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi. Yurisprudensi di Indonesia mendukung dalil ini dengan menyatakan secara sscara tegas bahwa pemutusan perjanjian kerja sama tertulis secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum.
- Doktrin tentang perbedaan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada umumnya dan kaitannya dengan ganti rugi pada khususnya, antara lain:
a. Faizal Kurniawan mengutip M. Yahya Harahap dan Rosa Agustina menyatakan “Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa manakala suatu perkara tidak dapat diajukan atas dasar gugatan hubungan kontraktual dalam hal ini umumnya tuntutan yang terjadi wanprestasi, maka perkara tersebut akan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebagaimana di Indonesia yang mengartikan tanggung gugat pre-contractual ssbagai bagian dari ruang lingkup gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan karena tuntutan yang paling umum dilakukan dan dikenal di Indonesia gugatan atas dasar hubungan kontraktual dan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum” dan “Gugatan atas dasar hubungan kontraktual sendiri dapat berupa gugatan wanptestasi atau gugatan pembatalan”. Lalu menyimpulkan bahwa gugatan wanprestasi dilakukan apabila norma yang dilanggar adalah norma dalam kontrak yang telah disepakati secara adil. Adapun gugatan pembatalan dilakukan terhadap kontrak-kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Faizal Kurniawan, Doktrin Unjust Enrichment Karateristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi, Kencana Jakarta 2025, hal.73).
b. Djaja S. Meilala mengutip Mariam Darus Badrulzaman, Munir Fuady dan J. Satrio, menyatakan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata memuat ketentuan tentang kerugian karena wanprestasi. Maka ketentuan ganti rugi karena wanprestasi dapat diterapkan secara analogi untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum”. Ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum ada yang bersifat umum (Pasal 1243 jo Pasal 1246 KUHPerdata) dan ada yang bersifat khusus. Ganti rugi yang bersifat khusus seperti ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata) dan ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata). Disamping itu ada yang bersifat khusus tertentu yaitu ganti rugi yang bersifaf imaterial seperti dalam kasus pembunuhan (Pasal 1370), ganti rugi karena luka atau cacat (Pasal 1371) dan karena tindakan penghinaan (Pasal 1372). Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 – Pasal 1369 KUHPerdata bisa dilancarkan dengan mendasarkan tindakan melawan hukum pada umumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dengan tegas bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan. Pembenaran terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi” (Djaja S. Meliala, S.H., M.H., Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi, Nuansa Aulia September 2024, hal. 68).
c. Lucky Omega Hasan, menyimpulkan bahwa “perbuatan melawan hukum mempunyai relasi yang saling tertaut dengan konsep wanprestasi yakni dimana sisi kerugian, kehilangan hak, dan juga sifat melawan hukum merupakan ciri identik pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konsep hukum perdata di Indonesia” (Dr. Lucky Omega Hasan, S.H., M.H., Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil Dalam Kasus- Kasus Perdata, Jejak Pustaka Yogyakarta, Agustus 2024, hal. 42).
- Kesimpulan dalam gugatan perbuatan melwan hukum dan gugatan wanprestasi dapat saja berdiri sendiri atau sebaliknya dalam kasus tertentu dapat digabung dalam sauatu gugatan dengan syarat substansi gugatan membedakan secara jelas dan tegas perbuatan tergugat mana yang masuk dalam kategori pebuatan melawan hukum dan perbuatan tergugat mana yang masuk dalam kategori wanprestasi.
7.Atas dasar argumenatsi hukum tersebut di atas maka jika para pihak telah menandatangani suatu peejanjian kerja sama, namun salah satu pihak “sejak awal” tidak pernah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati maka judul gugatan yang tepat adalah “Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Rugi” dan petitum alternatif Primair memohon agar Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Subsider memohon agar Hakim menyatakan Para Tergugat wanpresrasi.
Setidaknya menurut pemahaman saya đź«°